Bandar Lampung,- Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas
Tag: DPRD Provinsi Lampung
Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuk Tahap Berikutnya
Bandar Lampung,- DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
DPRD Lampung Jadwalkan Jawaban Gubernur 20 Juli, Pembahasan Raperda APBD 2025 Berlanjut
Bandar Lampung,– Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap baru setelah delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan
Delapan Fraksi DPRD Lampung Sampaikan Pandangan Umum, Soroti Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Bandar Lampung,- Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
Fraksi PKS: Keberhasilan APBD Harus Terasa Manfaatnya oleh Masyarakat
Bandar Lampung,- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
Fraksi Gerindra Apresiasi 12 Kali WTP, Dukung Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Dibahas Lebih Lanjut
Bandar Lampung,- Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI
DPRD Lampung Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Transparansi Jadi Fokus Utama
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan
APBD Lampung 2025 Catat SiLPA Rp98,278 Miliar, Pendapatan Terealisasi 86,70 Persen
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp98,278 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur
12 Kali Berturut-turut Raih WTP, Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Keuangan
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
DPRD dan Pemprov Lampung Sepakat Dorong Tata Kelola Keuangan Daerah yang Terbuka
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung sepakat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu ditegaskan dalam
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 96
- Berikutnya
