Bandar Lampung,- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengingatkan bahwa tata kelola keuangan daerah bukan hanya soal menyeimbangkan neraca. Hal itu disampaikannya saat
Tag: DPRD Provinsi Lampung
Hadapi Dinamika Pendapatan, Pemprov Lampung Optimalkan SiLPA dan Rasionalisasi Belanja di Perubahan APBD 2026
Bandar Lampung,- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan rasionalisasi postur pendapatan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Hal ini dipengaruhi penyesuaian penerimaan pajak sesuai ketentuan
Pemprov Lampung Sampaikan KUA-PPAS 2026 dan 2027, Fokus Jaga Pertumbuhan dan Pelayanan Dasar
Bandar Lampung,– Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah yakni Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan KUA-PPAS
Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar: Kebijakan Fiskal 2026-2027 Harus Disinergikan Hingga ke Kabupaten/Kota
Bandar Lampung,- DPRD Provinsi Lampung menerima penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan Rancangan KUA-PPAS 2027 dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna,
Pemprov Lampung Perkuat Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja untuk Dorong Pembangunan Berkualitas
Bandar Lampung,- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi
Gubernur Lampung: APBD Harus Jadi Alat Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Bandar Lampung,- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi alat
Pemprov Lampung Raih WTP 12 Kali Berturut, Gubernur: Ini Bukan Tujuan Akhir
Bandar Lampung,- Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas
Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuk Tahap Berikutnya
Bandar Lampung,- DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
DPRD Lampung Jadwalkan Jawaban Gubernur 20 Juli, Pembahasan Raperda APBD 2025 Berlanjut
Bandar Lampung,– Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap baru setelah delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan
Delapan Fraksi DPRD Lampung Sampaikan Pandangan Umum, Soroti Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Bandar Lampung,- Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 98
- Berikutnya
