Bandar Lampung,- (WS99.Net) Aliansi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (AMPK) Provinsi Lampung mengirimkan surat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan Bronjong di Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Senin (18/10/2021).
Koordinator Aliansi Masyarakat Pemberantasan Korupsi ( AMPK ) Indra Bangsawan, dalam surat tertulis beberapa hal yang menjadi sorotan. Pelaksanaan pada Proyek Bronjong yang ada di Pulau Pasaran Kota Karang dinilai tidak transparan, dibuktikan dengan tidak adanya pemasangan ‘Plang Proyek’, sehingga nilai rupiah,luas ukuran serta waktu pelaksanaan tidak dapat diketahui secara jelas.
Selain dianggap tidak transparan dalam pelaksanaannya, proyek tersebut dinilai LSM AMPK disinyalir terindikasi Korupsi dan dimonopoli langsung oleh Kepala Divisi Humas PT. Raja Mandala, AP sekaligus melakukan subkon pada pelaksanaan bronjong, baik berupa batu, solar maupun pasir.
Terlebih selain menjabat sebagai Kadiv Humas PT. Raja Mandala, AP dalam surat tersebut diketahui, secara notabene ia seorang Anggota Polri dan juga Ajudan Bupati Pesawaran saat ini.
Menurut Indra Bangsawan, jenis material batu yang ada pada saat ini tidak sesuai kualitas ketentuan untuk pembangunan proyek bronjong.
“Batu tersebut tidak memenuhi spec atau tidak sesuai dengan standar jasa konstruksi, sehingga diduga
terjadi tindak pidana korupsi”. Ujarnya
Lebih lanjut koordinator AMPK ini menyampaikan, dalam surat yang dikirim dan diterima oleh Deswana, selaku Kasubag Umum BPBD Provinsi Lampung, perihal pemberitahuan proyek pengerjaan bronjong.
Aliansi Masyarakat Pemberantasan Korupsi meminta kepada Kepala BPBD Provinsi Lampung dan Direktur PT. Raja Mandala, untuk menunda pelaksanaan pekerjaan tersebut hingga semua sarana dan prasarana material yang ada sesuai dengan spec dan adanya pemasangan plang serta terbangunnya komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada. (Tim)
