Bandarlampung, – Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung terus dipercepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperluas akses keuangan hingga ke pelosok desa.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung tercatat sebesar 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 66,46 persen. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy dalam Rapat Pleno TPAKD Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/6/2026) yang dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
Pentingnya Literasi dan Inklusi untuk Kesejahteraan
Wagub Jihan Nurlela menegaskan, literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Literasi adalah pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan, sementara inklusi adalah ketersediaan akses terhadap layanan keuangan formal.
“Kesenjangan antara inklusi 80,51 persen dan literasi 66,46 persen harus kita kejar. Masyarakat sudah memakai produk keuangan, tapi belum semuanya paham risiko. Ini yang membuat rentan terhadap pinjol ilegal dan investasi bodong,” ujar Jihan.
Data OJK mencatat, hingga September 2026 Satgas PASTI telah menghentikan 1.199 entitas pinjol ilegal dan 250 investasi ilegal secara nasional.
Program OJK di Provinsi Lampung
Sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu, telah dilaksanakan 25 kegiatan business matching, dengan hampir 60 persen difokuskan untuk UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Kepala OJK Lampung Otto Fitriandy menjelaskan, pada tahun 2026 TPAKD menetapkan tiga program prioritas:
1. Agrifuture Lampung untuk mendorong minat generasi muda di sektor pertanian dengan akses pembiayaan KUR.
2. Hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
3. Siger Preneur Lampung sebagai program pemberdayaan wirausaha muda.
Program lain yang masif dilakukan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar di Kabupaten Way Kanan pada 25 Juni 2026 dan Lampung Tengah pada 15 Juli 2025, menyasar ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, pelaku UMKM dan masyarakat umum.
Untuk keuangan syariah, OJK menggelar Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) pada 19-20 Februari 2026 di Pondok Pesantren Muhammadiyah Abu Dzar Al Ghifari Lampung Timur dan Ponpes Al Muhsin Metro. Mengingat lebih dari 90 persen penduduk Lampung muslim, potensi syariah sangat besar. Saat ini aset perbankan syariah di Lampung tumbuh 16,01 persen menjadi Rp7,93 triliun.
Di sektor pasar modal, OJK bersama Bursa Efek Indonesia menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) pada 18-19 Mei 2026 di Bandar Lampung yang diikuti 1.500 mahasiswa. Hingga 5 Mei 2026, jumlah investor pasar modal di Lampung mencapai 614 ribu investor, peringkat 9 nasional. Namun literasi pasar modal baru 17,78 persen dan inklusi 1,34 persen, sehingga perlu terus didorong.
Melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026, OJK juga membuka 923 rekening saham bagi mahasiswa FEB Unila, 1.000 rekening saham dan perbankan syariah bagi 1.000 penyuluh agama Islam se-Lampung di Desa Sabah Balau Lampung Selatan pada 14 Oktober 2026, serta 1.364 polis asuransi bagi kader Posyandu di Lampung Timur.
Perluasan Akses di Perdesaan
TPAKD menyelaraskan program dengan program unggulan Pemprov Lampung yaitu Desaku Maju dan Desa PERKASA. Tujuannya membangun ekosistem ekonomi desa yang komprehensif meliputi pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.
Perluasan akses dilakukan melalui agen Laku Pandai, optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah.
Peran Industri Jasa Keuangan
Industri jasa keuangan didorong menyediakan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat (need-based). Bank Syariah Indonesia, Bank Eka, Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Bursa Efek Indonesia, dan industri asuransi aktif terlibat dalam GENCARKAN dan BIK.
Pemahaman Pengelolaan Keuangan
Masyarakat diajarkan 5 pilar pengelolaan keuangan: perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, menabung, investasi legal, dan pembiayaan produktif. OJK juga mengkampanyekan prinsip 2L yaitu Legal dan Logis sebelum berinvestasi.
Legal artinya memastikan penyedia jasa memiliki izin dari otoritas berwenang. Logis artinya menilai kewajaran keuntungan yang ditawarkan.
Peran Keluarga, Pelajar, Mahasiswa, Komunitas, UMKM
Peran keluarga sangat vital. Pada 28 Juli 2026, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung beserta Bunda Kabupaten/Kota. Mereka menjadi motor penggerak edukasi di keluarga.
Dari data SNLIK, kelompok mahasiswa memiliki tingkat literasi tertinggi yakni 90,63 persen dengan inklusi 99,10 persen. Kelompok pelajar dan komunitas PKK, Dharma Wanita, Posyandu, dan penyuluh agama menjadi agen perubahan. Untuk UMKM menjadi sasaran utama program Siger Preneur dan business matching TPAKD.
Kolaborasi Pentahelix
Pemprov Lampung menargetkan dalam RPJPD inklusi keuangan mencapai 85,5 persen pada tahun 2025 dan 97,2 persen pada tahun 2045.
Kolaborasi melibatkan OJK Lampung, Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kanwil DJPb, Dinas Pendidikan, Kemenag, KADIN, serta media massa sebagai penyebar literasi.
“Kami mengapresiasi peran media seperti http://WARTASYAH99.NET yang terus membantu menyebarluaskan literasi keuangan hingga ke masyarakat bawah,” ujar Otto Fitriandy.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan budaya cerdas keuangan dapat terbangun dan kesejahteraan masyarakat Lampung meningkat.






