Imigrasi Bandar Lampung Terbitkan 44.360 Paspor, Tindak 17 WNA Sepanjang 2026

oleh -3 views

Optimalisasi Pelayanan Paspor Elektronik Berjalan Beriringan dengan Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Bandar Lampung, 20 November 2026 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung menerbitkan 44.360 paspor dan menindak 17 warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga 18 November 2026.

Dari 44.508 permohonan paspor yang masuk, 44.360 disetujui. Sebanyak 39.750 dokumen atau 89,6 persen berupa paspor elektronik (e-paspor), terdiri atas 32.768 e-paspor masa berlaku lima tahun dan 6.982 e-paspor masa berlaku sepuluh tahun. Sisanya, 4.610 dokumen, adalah paspor biasa 48 halaman.

Sebanyak 148 permohonan ditolak. Sebanyak 62 pemohon gugur pada tahap wawancara karena keterangan yang tidak sesuai atau terindikasi mengarah pada pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Sebanyak 86 permohonan ditolak otomatis oleh sistem karena kendala administratif atau duplikasi.

Di bidang penegakan hukum, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) menindak 17 WNA dengan rincian:

• Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 (8 orang): tiga WNA Sudan diduga mengganggu keamanan dan ketertiban umum, satu WNA Tiongkok melanggar izin lokasi kerja, dan empat WNA Tiongkok didetensi atas dugaan keterlibatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sesuai UU No. 21 Tahun 2007.

• Pasal 119 (4 orang): tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal sah. Satu WNA Nigeria diproses hukum (pro-justitia), satu WNA Singapura dideportasi, dan dua WNA Yordania dialihkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

• Pasal 78 (3 orang): izin tinggal kedaluwarsa (overstay), masing-masing WNA Yaman, Yordania, dan Chile.

• Pasal 122 (2 orang): dua WNA Tiongkok dideportasi karena menyalahgunakan visa kunjungan untuk kegiatan bimbingan kerja.

Perkembangan Penanganan Empat WNA Tiongkok Bahwa saat ini keempat WNA Tiongkok terkait dugaan kasus “perkawinan pesanan” di Pesawaran masih berada di ruang detensi Kantor Imigrasi Bandar Lampung dan dikenakan tindakan administratif keimigrasian, sesuai Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena diduga tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut saat ini ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Pihak imigrasi menyatakan tindakan administratif yang dijalankan tidak menggugurkan proses hukum pidana yang berjalan di kepolisian.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Fachruddin Romi Noviar Saputra, mengatakan capaian ini menunjukkan keseimbangan antara pelayanan publik dan pengamanan kedaulatan negara.

“Kami terus memperluas kemudahan ksesapelayanan paspor yang modern dan transparan bagi masyarakat Lampung. Di sisi lain, fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian tetap berjalan ketat tanp kompromi,” ujar Romi.

Imigrasi Bandar Lampung mengimbau masyarakat mengurus paspor lewat aplikasi resmi MPaspor. Masyarakat dan aparat lingkungan juga diminta melaporkan keberadaan atau aktivitas WNA yang mencurigakan melalui kanal pengaduan resmi.

Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat: Melayani dengan Hati, Menjaga Negeri”, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung berkomitmen menjaga kualitas layanan publik sekaligus menegakkan hukum keimigrasian di Lampung. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *