Sepuluh Provinsi Perkuat Kerja Sama, Lampung Dorong Aksi Nyata Pembangunan Berkelanjutan

oleh -1,427 views

Bandar Lampung,- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar daerah melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).

Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).

​Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.

​Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa FKD-MPU harus mampu menghadirkan program kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tidak ada satu pun daerah yang mampu menyelesaikan persoalan pembangunan secara mandiri di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.

​”Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujar Sekdaprov Marindo.

​Terkait penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Aplikasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.

​”Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

​Untuk merealisasikan hal tersebut, Sekdaprov memaparkan empat langkah konkret yang perlu ditempuh FKD-MPU di bidang pangan. Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antar daerah untuk menjembatani wilayah yang mengalami surplus dan defisit. Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga kepastian pasokan dan stabilitas harga. Ketiga, mendorong pengembangan teknologi serta pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi kerawanan pangan.

​”Inilah esensi kerja sama antar daerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.

​Di sektor pariwisata, Sekdaprov Marindo menyoroti posisi strategis Lampung sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang memiliki kekayaan destinasi alam dan bahari, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ia menawarkan konsep promosi bersama melalui pengembangan paket wisata lintas provinsi (bundling) yang mengintegrasikan destinasi unggulan di seluruh wilayah anggota FKD-MPU.

​”Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tutur Sekdaprov.

​Selain sektor pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mengajak seluruh anggota FKD-MPU untuk mempererat kolaborasi pada tiga bidang strategis lainnya, yaitu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana bersama seperti kebakaran hutan dan lahan.

​”Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” pungkasnya.

Dalam rangkaian Rapat Monitoring dan Evaluasi Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2026 juga dilakukan peluncuran platform digital bernama Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN). Peluncuran ini merupakan wujud aksi nyata Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKDMPU untuk mengintegrasikan data serta memperkuat rantai pasok pangan antar 10 provinsi anggota demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertanian RI Tin Latifah dengan topik paparan Strategi Optimalisasi Produksi Pangan Nasional pada Provinsi Anggota FKD-MPU dalam Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan.

Narasumber kedua diisi oleh Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata RI Rickayatul Muslimah yang menyampaikan topik paparan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Peluang Sinergi Konektivitas Pola Perjalanan Pariwisata (Travel Pattern) pada Provinsi Anggota FKD-MPU. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *