Bandar Lampung,- (WS99.Net) Kabar baik datang dari Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Lampung. Hingga akhir bulan April 2025, PDRB Triwulan I 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi seSumatera, yaitu 5,47% (yoy). Nilai ini melampaui rata-rata pertumbuhan nasional 4,87% (yoy) dan regional
Sumatera 4,85% (yoy). Keberhasilan ini mencerminkan resiliensi dan momentum pemulihan ekonomi
yang kuat, yang tidak lepas dari peran sektor Lapangan Usaha Jasa Lainnya (tumbuh 9,66% yoy) dan kinerja ekspor (tumbuh 12,96% yoy) yang terus membaik.
Keberhasilan juga diperoleh pada sisi Perdagangan Internasional. Neraca Perdagangan Maret 2025 mencatatkan kinerja baik dengan Surplus Perdagangan sebesar US$412,09 juta. Namun tetap perlu waspada terhadap tantangan di masa depan yaitu potensi penerapan tarif resiprokal 32% Amerika Serikat ke depan dan penurunan harga komoditas global yang menjadi unggulan ekspor Lampung (CPO dan kopi). Kinerja Ekspor tumbuh 11,61% (mtm) ditopang industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian. Sementara itu sektor Impor mengalami kontraksi –41,49% (mtm) akibat penurunan impor barang modal dan bahan baku serta pembatasan importasi beras dan gula untuk konsumsi.
Hingga 30 April 2025, Provinsi Lampung mengalami inflasi 2,80% (yoy) dan 1,19% (mtm). Kenaikan inflasi tahunan didorong oleh peningkatan harga emas sedangkan kenaikan inflasi bulanan
akibat normalisasi tarif listrik seiring berakhirnya program subsidi tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga.
Kinerja APBN Lampung Hingga 30 April 2025 Resilien dan Akseleratif Realisasi APBN hingga 30 April 2025 menunjukkan tren pertumbuhan Pendapatan Negara.
Tercatat pendapatan sebesar Rp3,59 triliun, atau 32,35% dari target, tumbuh 30,83% (yoy) masuk ke dalam rekening kas negara. Pertumbuhan secara tahunan ini utamanya didorong oleh akselerasi pendapatan Bea Keluar (832,77% yoy), disusul Pajak Lainnya (771,74% yoy), dan Cukai (174,06% yoy).
Ditinjau dari jenis pendapatan, Penerimaan Perpajakan menghasilkan pendapatan sebesar Rp3,07 triliun (30,67% dari target). Penerimaan Perpajakan tersebut terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1,96 triliun (tumbuh 2,04%, yoy) dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp1,12 triliun (tumbuh 240,41%, yoy). Secara detail, dengan meningkatnya kinerja perdagangan internasional Lampung hingga April 2025, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat membukukan Pajak Dalam
Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp691,93 miliar (tumbuh 8,6%, yoy) dan Pajak Penghasilan Ekspor sebesar Rp62,8 miliar (tumbuh 1,52%, yoy). Dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),
penerimaan negara berhasil tercapai sebesar 521,20 miliar, atau 47,85% dari target, tumbuh 3,93% (yoy).
Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp9,87 triliun, atau 31,11% dari pagu, turun -3,37% (yoy). Rincian Belanja Negara yaitu Belanja K/L sebesar Rp2,13 triliun, atau 24,58% dari pagu, turun -31,38% (yoy) seiring kebijakan efisiensi anggaran, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp7,74 triliun, atau 33,57% dari target salur, naik 8,87% (yoy). Fokus terhadap TKD ini menunjukkan bahwa dukungan fiskal untuk urusan daerah Lampung tetap menjadi prioritas. Ke depan, efisiensi
anggaran yang telah dilaksanakan Kementerian/Lembaga akan ditransmisikan kembali ke regional
Lampung menjadi belanja yang langsung menyentuh masyarakat melalui program prioritas pemerintah antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat,pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya.
Percepatan Penyaluran TKD ditopang oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,13 triliun, tumbuh 4,26% (yoy); Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp142,48 miliar, tumbuh 61,48%
(yoy); Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK NF) sebesar Rp1,43 triliun, tumbuh 36,13% (yoy); Dana Desa Rp1 triliun, terkontraksi –2,12% (yoy); dan Insentif Fiskal Rp26,56 miliar, tumbuh 48,17% (yoy).
Defisit Anggaran terus melanjutkan tren menyempit, pada akhir bulan April tercatat defisit sebesar Rp6,27 triliun, atau menyempit -15,97% (yoy). Indikator ini mencerminkan kinerja positif penerimaan yang ditopang Bea Keluar Pungutan Ekspor serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Defisit
menggambarkan peran APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat Lampung.
Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung
Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 yang ditetapkan 27 Maret 2025 lalu, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan
beranggotakan masyarakat dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan bersama, mengoptimalkan potensi lokal, dan meningkatkan daya tawar pelaku usaha kecil. Selain itu, koperasi dimaksud akan dapat berperan sebagai akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Lampung terlaksana akseleratif. Per 13 Mei 2025, Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Merah Putih berjumlah 1.486 Desa/Kelurahan (56,05% dari target 2.651
Desa/Kelurahan se-Provinsi Lampung).
Terdapat 3 Kabupaten dengan tingkat capaian Musdesus tertinggi yaitu Kabupaten Tanggamus, tercapai 300 Desa dari target 302 Desa, Kabupaten Lampung Utara tercapai 239 Desa dari target 247 Desa, dan Kabupaten Way Kanan tercapai 158 Desa dari target 227 Desa. Ke depan, koperasi diharapkan
mampu beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan perekonomian di regional Lampung. (**)
