Bandar Lampung, – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia dalam acara Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2026 yang dirangkaikan dengan media gathering bersama media lokal se-Provinsi Lampung, Selasa (19/5/2026).
“OJK berkomitmen mempercepat reformasi integritas pasar modal melalui penguatan transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum. Kebijakan seperti kenaikan batas minimum free float, penguatan data UBO, hingga persiapan demutualisasi bursa diarahkan agar pasar modal Indonesia semakin sehat, adil, dan dipercaya investor,” Jelas Kepala Direktorat Analisis Informasi Dan Managemen Keisi Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Bayu Samudro.
Salah satu kebijakan baru yang disiapkan adalah penyesuaian ketentuan free float. OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15%. Ketentuan baru ini berlaku untuk emiten yang akan melakukan IPO. Sementara untuk emiten yang sudah tercatat, diberikan masa transisi agar dapat melakukan penyesuaian secara wajar.
Dari sisi transparansi, OJK memperkuat praktik keterbukaan Ultimate Beneficial Owner atau UBO. Penguatan dilakukan dengan meningkatkan kredibilitas dan keterandalan data UBO, serta afiliasi pemegang saham, untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, OJK juga memerintahkan KSEI melakukan penguatan data kepemilikan saham, termasuk mengklasifikasi tipe investor sesuai best practices global dan memperkuat ketentuan disclosure pemegang saham.
Dalam aspek struktur pasar, demutualisasi Bursa Efek menjadi bagian dari penguatan governance. OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi. Untuk sisi penegakan, OJK melanjutkan dan memperkuat enforcement secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran transaksi saham dan informasi. OJK juga menetapkan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi penyusun laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, termasuk sertifikasi Certified Accountant.
Reformasi ini dilengkapi dengan pendalaman pasar secara terintegrasi melalui akselerasi inisiatif pada sisi demand, supply, maupun infrastruktur bersama berbagai pemangku kepentingan. (Nis)
