Bandarlampung,- (WS99.Net) Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan besar, dipicu oleh penurunan aktivitas manufaktur global, tekanan fiskal di beberapa negara, fluktuasi harga komoditas, serta konflik di Timur Tengah. Pelemahan ekonomi di sejumlah negara besar juga menambah ketidakstabilan ekonomi global. Meski demikian, kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, tetap menunjukkan daya tahan, meskipun permintaan global melemah. Dampaknya pun turut dirasakan Lampung, terutama pada sektor ekspor ke 10 negara tujuan utama yang terimbas ketidakpastian ekonomi global. Tekanan pada sektor manufaktur domestik juga tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia yang berada di bawah 50%.
Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Lampung masih mencatat capaian positif pada Triwulan III 2024, dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,81% (yoy) dan 0,75% (yoy), menunjukkan daya tahan yang cukup baik meskipun ekspor menurun. Percepatan belanja dan pendapatan APBN di Lampung mendukung pemulihan ekonomi, terutama di sektor-sektor strategis. Inflasi tetap terkendali di angka 1,94% (yoy) per Oktober 2024, sementara pertumbuhan daya beli atau Konsumsi Rumah Tangga tetap positif. Meskipun demikian, upaya untuk mendorong investasi perlu terus ditingkatkan guna memperkuat perekonomian regional Lampung.
APBN Terus Dioptimalkan Untuk Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Lampung
Di tengah ketidakpastian global, kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Oktober 2024 tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif. Pendapatan Negara mencapai Rp9,31 triliun, atau 81,69% dari target, dengan pertumbuhan 10,48% (yoy), didorong oleh peningkatan Pajak Dalam Negeri sebesar 11,76% (yoy) yang mencatatkan pertumbuhan di hampir semua jenis pajaknya. Di sisi lain, Belanja Negara tercatat sebesar Rp27,62 triliun, atau 82,43% dari pagu, tumbuh 10,23% (yoy), yang utamanya didukung oleh penyerapan Belanja K/L dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Defisit anggaran regional Lampung hingga akhir Oktober 2024 tercatat sebesar Rp18,31 triliun, meningkat 10,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski defisit melebar, hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan di tengah tantangan ekonomi global. Kinerja ini menunjukkan peran APBN sebagai instrumen yang terus dioptimalkan untuk menjaga daya tahan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Lampung.
Belanja Negara Akseleratif
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga Oktober 2024 mencapai Rp7,97 triliun atau 71,98% dari pagu, dengan pertumbuhan 12% (yoy). Realisasi Belanja Pegawai meningkat 15,78% (yoy), dialokasikan untuk mendukung manajemen pendidikan, peningkatan kompetensi guru Kemenag, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, dan PPPK. Realisasi Belanja Barang tumbuh 12,94% (yoy), difokuskan pada penyelenggaraan teknis Pemilu 2024, peningkatan kualitas perguruan tinggi, dan penguatan konektivitas. Namun, Realisasi Belanja Modal terkontraksi 6% (yoy) akibat penurunan pagu dari tahun sebelumnya, meski realisasinya memperlihatkan percepatan. Belanja Bansos meningkat 12,94% (yoy), terutama untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di perguruan tinggi Lampung.
Fungsi Pendidikan memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi BPP (26,47%), diikuti Fungsi Ketertiban dan Keamanan (23,10%), Fungsi Ekonomi (15,93%), dan Fungsi Pelayanan Umum (15,25%). Berbagai program yang menyentuh masyarakat Lampung mencakup penyaluran KIP Kuliah untuk 6.298 mahasiswa, literasi kepada 599 generasi muda, dan bantuan operasional sekolah untuk 53.837 siswa. Selain itu, 330 nelayan menerima pelatihan sistem jaminan mutu dan keamanan perikanan, 1.700 bantuan pangan disalurkan, serta 131.650 keluarga dengan bayi di bawah dua tahun (Baduta) didampingi dalam program 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp17,94 triliun atau 83,08% dari pagu, dengan pertumbuhan 9,52% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Realisasi DAU sebesar Rp12,10 triliun tumbuh 6,65% (yoy), didukung oleh peningkatan penyaluran DAU Block Grant, DAU Penggajian PPPK, dan DAU Kelurahan. DAK Fisik mencapai Rp1,03 triliun (21,73% yoy), meskipun terdapat kontraksi di beberapa bidang seperti Kelautan, Pariwisata, dan Pendidikan. DAK Non-Fisik sebesar Rp3,67 triliun tumbuh 14,70% (yoy), dengan sejumlah jenis DAK terealisasi 100%.
Dana Desa tumbuh signifikan sebesar 16,25% (yoy) berkat desain ulang mekanisme penyaluran dan peningkatan kepatuhan pemerintah daerah. Insentif Fiskal juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp182,70 miliar atau 71,95% dari alokasi, tumbuh 26,69% (yoy), termasuk realisasi penuh di beberapa wilayah seperti Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan optimalisasi belanja yang mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi di daerah.
Pendapatan Negara Menunjukkan Pertumbuhan Tertinggi Dalam Tahun Berjalan
Hingga 31 Oktober 2024, pendapatan negara dari pajak mencapai Rp7,18 triliun atau 79,53% dari target, dengan pertumbuhan tahunan 11,63% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kontribusi utama dari PPh, PPN, dan Pajak Lainnya, meskipun PBB mengalami penurunan. Realisasi PPh mencapai Rp3,09 triliun (69,27% dari target), tumbuh 8,26% (yoy) berkat peningkatan kepatuhan wajib pajak. PPN mencatatkan Rp3,80 triliun (90,98% dari target), tumbuh 15,70% (yoy), dengan kontribusi utama dari sektor pertanian, pengolahan, dan perdagangan besar/eceran. Pajak Lainnya sebesar Rp137,68 miliar (62,12% dari target), tumbuh 12,12% (yoy). Sebaliknya, penerimaan PBB turun 12,32% (yoy) menjadi Rp140,52 miliar, dikarenakan terdapat Objek PBB yang per Januari 2024 sudah tidak memenuhi persyaratan Objektif.
Pada sektor perpajakan, PPN Dalam Negeri tumbuh 17,94% (yoy) dengan kontribusi 45,85% terhadap total penerimaan, mencerminkan aktivitas ekonomi yang meningkat di Lampung. PPh Pasal 21 tumbuh 21,23% (yoy), menyumbang 18,06% dari total penerimaan, seiring dengan peningkatan kepatuhan. Penerimaan dari sektor perdagangan besar tumbuh 36,96% (yoy), didukung oleh pertumbuhan ekspor kopi, teh, dan kakao. Namun, PPh Badan terkontraksi 11,13% (yoy), dipengaruhi oleh penururan setoran pajak di sektor pengolahan, khususnya industri gula, pati ubi kayu, dan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO).
Di bidang Kepabeanan dan Cukai, penerimaan mencapai Rp836,93 miliar atau 63,21% dari target Rp1,32 triliun, dengan pertumbuhan 1,68% (yoy). Cukai mengalami lonjakan luar biasa sebesar 520,89% (yoy) berkat peningkatan pemesanan pita cukai untuk rokok elektrik. Bea Masuk tumbuh 25,51% (yoy) dipicu impor gula pasir dan beras. Namun, Bea Keluar turun 16,40% (yoy) akibat penurunan harga CPO di pasar global dipicu ketidakpastian global.
Lampung juga mencatat peningkatan ekspor signifikan sebesar 64,38% (yoy), mencapai USD 267,51 juta per Oktober 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh ekspor kopi (USD 132,38 juta) dan minyak kelapa sawit (USD 51,91 juta). Ekspor komoditas lain seperti pulp dan minyak kelapa sawit mentah juga tumbuh positif, meskipun ekspor batu bara turun 10,48% (yoy). Dari sisi impor, pertumbuhan terjadi pada komoditas utama seperti minyak bumi, gula pasir, sapi potong, dan beras.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lampung mencapai Rp1,29 triliun atau 123,67% dari target, tumbuh 10,33% (yoy). Kinerja ini didukung oleh kontribusi Badan Layanan Umum (BLU), yang tumbuh 32,81% (yoy). Untuk mendukung proyek strategis, pemerintah menyalurkan dana Rp7,04 triliun pada empat Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung, termasuk Bendungan Marga Tiga dan Jalan Tol Trans Sumatra. Selain itu, lima hibah BMN senilai Rp60,64 miliar diberikan untuk mendukung tugas pemerintah daerah, mencakup aset seperti kapal patroli, rusun ASN, dermaga, dan laptop.
Kemenkeu Satu: Sinergi Mendukung Ekonomi dan Fiskal Regional Lampung
Kemenkeu Satu Lampung terus berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi dan fiskal di daerah melalui berbagai inisiatif yang melibatkan setiap unit di Kemenkeu. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat memberikan edukasi kepada calon pekerja migran dan mendukung UMKM melalui asistensi ekspor serta memfasilitasi pengusaha kawasan berikat dengan kemudahan arus barang. Kanwil DJKN Lampung Bengkulu juga aktif dalam pengelolaan aset negara dengan reengineering portal lelang dan mendirikan Kedai Lelang UMKM, serta mendorong pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, Kanwil DJPb berperan sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor untuk memberikan wawasan terkait pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pengendalian inflasi serta pembiayaan pembangunan. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung fokus pada peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan pengawasan untuk memastikan pelaporan pajak yang tepat waktu serta pemanfaatan data BUMDes dan pendaftaran Wajib Pajak baru. (*)
