Tulang Bawang Barat,- (WS99.Net) DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) sebut penggunaan Website LPSE Setempat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kembali pada OPD masing-masing. Dan pernyataan terkesan membingungkan dengan imbuhan terkait effetiknya penggunaan Website tersebut yang dilempar untuk ditanyakan pada pihak UKPBJ.
Ditemui diruangan kerjanya, Selasa (11/04/2023) Faisol Ketua Komisi III DPRD Tubaba terkesan masa bodok dengan kondisi penggunaan website LPSE Kabupaten Tubaba yang tidak maksimal.
“Kalau yang namanya program itu kan ada yang LS, kalau LS itu tidak ada yang lelang, itu belanja langsung. Kalau dia beli barang, barang nya itu apa itu yang di lelang pagu nya berapa kalau diatas 200 juta itu harus lelang. tetapi kalo yang kecil-kecil itu dibawah 200 juga itu kembali ke OPD masing-masing, contoh nya di dinas Kominfo”, ungkap Paisol.
Sayangnya, sebagai Angota DPRD Kabupaten Tubaba yang memiliki pungsi pengawasan serta berperan dalam pengesahan APBD, Paisol justru terkesan masa bodo ketika ditanyai lebih lanjut terkait fasiltas dalam website LPSE yang tidak digunakan.
“Gambaran nya seperti itu, pokoknya kalau lebih dari 200 juta itu harus di tayangkan di LPSE, karena dia harus di tenderin siapa pun yang mau masuk.”Tambahnya.
Bahkan saat ditanyai lebih lanjut perihal Website LPSE apakah termasuk prasaran pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang memiliki anggaran namun tidak digunakan dengan sebagai mana mestinya, sebagai Angota DPRD, Dirinya menyebut untuk langsung bertanya pada Pihak LPSE.
“Tanya langsung ke Kabag UKPBJ Pak Budi Dharma.”tulis Paisol lebih lanjut Via WhatsAppnya.
Diberitakan sebelumnya,Pengelolaan website LPSE kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) merupakan salah satu Prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, namun sayangnya,di Kabupaten Tubaba hal tersebut nampaknya belum berjalan maksimal.
Tudingan tersebut,terlihat di Tahun Anggaran 2022, dalam kolom halaman pengumuman tender tidak menayangkan seluruh kegiatan pengadaan kategori non tender OPD-OPD se-Kabupaten Tubaba.
Hal itu didasari hasil penelusuran tim kerja Forum Wartawan Media Harian Kabupaten Tubaba Bersatu (FW-MTB) yang mendapati halaman website LPSE kabupaten Tubaba pada kolom pengadaan non tender tahun anggaran 2022 hanya didapati sebanyak 264 paket saja. Sementara dari informasi rencana umum pengadaan (RUP) pada website SIRUP LKPP kabupaten Tubaba tahun tersebut paket pengadaan dalam kategori non tender lebih dari jumlah tersebut.(Tim).
