Bandarlampung, – Otoritas Jasa Keuangan [OJK] Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah [TPAKD] Provinsi Lampung menggelar Rapat Pleno Semester I Tahun 2026.
Kegiatan yang dihadiri Bank Indonesia, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, industri jasa keuangan, TPAKD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta berbagai pemangku kepentingan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah percepatan akses keuangan yang lebih efektif bagi masyarakat Lampung.[DJPb]
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan bahwa TPAKD berperan penting sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah.
Sepanjang 2025 hingga Triwulan I 2026, berbagai program TPAKD telah dijalankan, meliputi literasi dan inklusi keuangan, _business matching_, serta pengembangan keuangan syariah.
OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan juga terus mendorong program unggulan TPAKD seperti Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah [EPIKS], SICANTIKS, dan Bank Sampah Sekolah. Program-program ini ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor produktif daerah.
Hingga Semester I 2026, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat [KUR] telah menjangkau sekitar 74 ribu debitur. Program Simpanan Pelajar melibatkan 16.718 pelajar, dan telah ditetapkan 3 Desa PERKASA untuk memperluas akses keuangan serta mendorong pengembangan ekonomi di tingkat desa.[SimPel]
“Melalui kolaborasi yang kuat antar anggota TPAKD, kita perlu terus mendorong peningkatan akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Otto Fitriandy.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., menegaskan bahwa akses keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, TPAKD harus menjadi forum strategis yang memastikan setiap program berjalan sesuai _roadmap_ dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Wagub juga mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan keuangan formal. Ia menekankan agar seluruh program TPAKD tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan dampak terukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” ujar dr. Jihan Nurlela.
Rapat pleno turut mengevaluasi pelaksanaan program unggulan TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk optimalisasi KUR, SimPel, Desa PERKASA, literasi pasar modal, pengembangan UMKM, program EPIKS, serta pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dan inisiatif inklusi keuangan lainnya.
Melalui rapat ini, seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi produktif, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (**)
